JAKARTA – Artis senior Pong Harjatmo kemarin membeberkan perasaannya dibalik aksi mencorat-coret kubah gedung DPR. Menurut bintang film yang sering memainkan peran antagonis itu, pelampiasan emosinya itu tak hanya keceaw terhadap kinerja anggota dewan. Namun juga bentuk kekcewaan terhadap Presiden SBY.
”Saya kecewa dengan ketidaktegasan beliau (SBY, red),” kata Pong usai dialog bersama Petisi 28 di Doekoen Caffe, Jakarta, kemarin (1/8). Tiga kata yang ditulis di atas kubah yakni : ‘’Jujur, Adil. Tegas’’ juga dialamatkan kepada Istana, agar SBY mengambil sikap seperti harapannya itu.
Pong. kelahiran Solo 13 September 1942 itu bercerita, pada mulanya dia adalah salah satu pendukung sejati SBY. Dia salut dengan sosok SBY saat sebelum menjadi presiden. ”Beliau dulu itu dihujat, entah dari Bu Mega atau siapapun, gaya beliau untuk menangkis itu kalem,” ujarnya menyebut kelebihan SBY itu.
Namun, gaya kalem itu justru yang saat ini tidak disukainya. Menurut Pong, SBY sebagai kepala negara saat ini terlalu banyak diam. Padahal, banyak masalah negeri yang akhirnya berhenti di tengah jalan. Juga sebagai kepala pemerintahan, seharusnya gaya kalem itu tidak dilakukan dalam menyelesaikan masalah. ”Saya itu dulu mengkampanyekan beliau. Kok jagoan saya begini sekarang,” ujarnya.
Tak lupa dia menyoroti kinerja pejabat dan staf khusus di sekitar SBY yang dia anggap kurang pas. Seharusnya, sebagai menteri, penasihat, ataupun staf khusus dari presiden bisa memberikan sumbangsih pemikiran yang kritis. ”Kalau tidak berani mengingatkan ada salah, berarti tidak bekerja,” kritiknya.
Sedangkan kepada DPR Pong meminta kepada para wakil rakyat untuk bisa bekerja sesuai sumpah mereka. Kritikan ini ditujukan terutama kepada anggota dewan yang sempat diberitakan suka membolos. Jika bekerja dengan uang rakyat, kata Pong, seharusnya para anggota dewan bisa bekerja sesuai kewajiban mereka. ”Belum ada setahun (dilantik) sudah kaya gitu,” sindirnya.
Munculnya alasan bahwa para anggota dewan harus absen karena tugas partai, menurut Pong, alasan itu sangat kontradiktif dengan tugas kedewanan yang wajib mereka jalankan di DPR. ”Kalau sudah di DPR, berarti wakil rakyat. Kalau dia tugas untuk partai, berarti dia wakil partai,” jawabnya enteng. (bay)[radarjogja]